BOMBANA, PenaDemokrasi.com – Penyelesaian legalitas menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari 121 BUMDes yang tersebar di Kabupaten Bombana, enam di antaranya masih belum memiliki sertifikat badan hukum.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bombana mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa agar proses pengurusan legalitas segera tuntas.
Evaluasi tersebut berlangsung melalui pertemuan daring bersama pemerintah desa yang BUMDes-nya masih dalam proses pengurusan sertifikat badan hukum, Rabu (30/9/2026).
Plt. Kepala Dinas PMD Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa legalitas bukan sekadar pemenuhan administrasi. Menurutnya, badan hukum menjadi landasan penting bagi BUMDes untuk memperkuat kelembagaan dan mengembangkan kegiatan usaha.
“Percepatan pengurusan sertifikat badan hukum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan BUMDes. Karena itu, setiap tahapan dan kelengkapan administrasi perlu segera ditindaklanjuti sehingga proses legalitas dapat diselesaikan,” ujar Hamlin.
Enam BUMDes yang belum memiliki sertifikat badan hukum tersebar di tiga kecamatan.
Di Kecamatan Masaloka Raya, terdapat BUMDes Desa Batu Lamburi. Sementara di Kecamatan Poleang, terdapat BUMDes Desa Matirowalie dan Desa Pallimae.
Adapun di Kecamatan Mataoleo, tiga BUMDes yang masih dalam proses legalitas berasal dari Desa Toli-Toli, Desa Mawar, dan Desa Batu Sempe Indah.
Dengan demikian, sebanyak 115 dari total 121 BUMDes di Bombana telah menyelesaikan proses legalitas. Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu mendorong enam desa lainnya agar segera menuntaskan tahapan administrasi.
Dalam pertemuan tersebut, DPMD tidak hanya membahas kelengkapan dokumen. Pemerintah desa juga menyampaikan sejumlah hambatan yang memengaruhi proses pengurusan badan hukum.
Salah satu persoalan yang mengemuka ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi untuk mengelola usaha BUMDes.
Kepala Desa Batu Sempe Indah mengungkapkan kendala tersebut. Hal serupa juga disampaikan kepala desa dari Pallimae, Toli-Toli, dan Batu Lamburi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan BUMDes membutuhkan perhatian lebih luas. Selain legalitas kelembagaan, desa juga perlu menyiapkan pengelola yang memiliki kemampuan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.
Karena itu, pembinaan BUMDes perlu menyentuh aspek administrasi sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menanggapi berbagai kendala tersebut, DPMD Bombana memberikan arahan dan pendampingan kepada pemerintah desa. Langkah ini diarahkan untuk membantu penyelesaian tahapan serta kelengkapan administrasi yang masih diperlukan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Bombana bersama tim, Camat Masaloka Raya, Camat Mataoleo, Sekretaris Camat Poleang, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bombana, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
Dalam pertemuan pada 30 September 2026 itu, DPMD menetapkan target penyelesaian legalitas enam BUMDes paling lambat 27 Oktober 2026.
Pemerintah daerah berharap percepatan tersebut tidak berhenti pada penerbitan sertifikat badan hukum. Legalitas perlu menjadi pijakan bagi penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing desa.
Dengan dukungan pendampingan serta pengelola yang kompeten, BUMDes diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Lex)




